1. Lanskap Kebijakan Net Zero Emission Indonesia

1.1 Payung Regulasi Terkini

Pemerintah telah memperbarui kerangka kebijakan energi nasional melalui PP No. 40 Tahun 2025, yang memperpanjang horizon perencanaan hingga 2060 dan menetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) secara bertahap: 19–23% pada 2030, 36–40% pada 2040, 53–55% pada 2050, hingga 70–72% pada 2060. Sejalan dengan itu, pangsa minyak ditargetkan turun tajam menjadi hanya 3,9–4,7% dan batu bara 7,8–11,9% pada 2060.

Regulasi ini menggantikan kerangka lama (PP No. 79/2014) yang hanya menargetkan EBT 23% pada 2025, dan kini memberikan target lebih rinci per sumber energi — termasuk biomassa, biogas, surya, air, angin, geothermal, hidrogen, amonia, dan nuklir.

Kementerian ESDM juga tengah merevisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dari periode 2019–2038 menjadi RUKN 2023–2060, dengan mempertimbangkan empat skenario: business as usual, zero emission decommissioning (pensiun dini PLTU fosil), zero emission retrofitting (co-firing biomassa/amonia), dan zero emission dengan carbon capture and storage (CCS).

1.2 Realita di Lapangan: Target vs Capaian

Menariknya, meski target NZE 2060 dinilai ambisius dan sejalan dengan skenario 1,5°C IPCC, lembaga pemantau independen mencatat bahwa lintasan emisi jangka pendek Indonesia baru akan menurun tajam setelah 2035, dengan hanya plateau di sekitar 2030 — sehingga target NDC jangka pendek dinilai “Highly Insufficient” hingga “Critically Insufficient” oleh Climate Action Tracker, meskipun ambisi jangka panjangnya dipandang lebih baik. Pada November 2024, Presiden bahkan sempat menyampaikan wacana mempercepat pencapaian NZE menjadi sebelum 2050, satu dekade lebih cepat dari target awal — meski implementasinya masih menghadapi tantangan struktural pada sektor kelistrikan.

Kajian IEA bersama Kementerian ESDM menunjukkan bahwa efisiensi energi, energi terbarukan di sektor kelistrikan, dan elektrifikasi transportasi menyumbang sekitar 80% dari total pengurangan emisi sektor energi yang dibutuhkan hingga 2030 — dan ketiganya adalah teknologi yang sudah tersedia secara komersial serta ekonomis, asalkan kebijakan pendukungnya tepat.

2. Profil Emisi Indonesia: Di Mana Posisi Biogas?

Sistem inventarisasi emisi nasional (SIGN-SMART, dikelola Kementerian Lingkungan Hidup) membagi perhitungan emisi ke dalam lima sektor utama: energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), industri dan penggunaan produk (IPPU), serta limbah. Biogas relevan secara langsung dengan tiga dari lima sektor ini — energi, pertanian/peternakan, dan limbah — menjadikannya salah satu solusi mitigasi lintas-sektor yang paling efisien.

2.1 Mengapa Biogas Strategis untuk Mitigasi Emisi

Poin krusialnya terletak pada karakteristik gas metana (CH4), komponen utama biogas sekaligus emisi yang tidak terkelola dari limbah organik:

• Metana yang lepas tanpa pengolahan dari kolam limbah terbuka (seperti pada pengolahan limbah cair sawit/POME) memiliki daya pemanasan global (GWP) 28–36 kali lebih kuat dibanding CO2 dalam jangka waktu 100 tahun.
• Artinya, setiap unit metana yang berhasil ditangkap dan dikonversi menjadi energi — alih-alih terlepas ke atmosfer — memberikan efek ganda: mengurangi emisi GRK bervolume tinggi sekaligus menggantikan energi fosil.

Pada sektor pertanian, emisi dari pengelolaan kotoran ternak dan lahan sawah tergenang berkontribusi signifikan terhadap total emisi subsektor ini. Konversi limbah ternak menjadi biogas telah diidentifikasi sebagai salah satu langkah mitigasi konkret untuk menekan emisi CH4 dari sektor peternakan.

3. Peta Potensi Biogas Nasional

3.1 Skala Makro: Bioenergi Indonesia

Menurut data yang dipaparkan PLN EPI pada akhir 2025, total potensi biomassa untuk bioenergi Indonesia mencapai 83,4 juta ton per tahun, namun realisasi pemanfaatannya baru berkisar 22 juta ton — kesenjangan yang mencerminkan pemanfaatan bioenergi nasional masih di kisaran 5% dari total potensi, jauh tertinggal dibanding negara seperti Finlandia, Swedia, dan Austria yang telah menjadikan bioenergi sebagai sumber energi terbarukan utama.

Secara terpisah, Kementerian ESDM memperkirakan potensi energi biomassa Indonesia mencapai sekitar 32.654 MW, namun tingkat pemanfaatannya masih di bawah 10%.

3.2 POME (Palm Oil Mill Effluent) — Feedstock Terbesar yang Belum Tergarap

Sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia memiliki basis feedstock POME yang sangat besar:

Industri kelapa sawit Indonesia menghasilkan hampir 100 juta ton limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) setiap tahun, yang berpotensi menghasilkan sekitar 28 m³ biogas per meter kubik dengan kandungan metana 65%. Sayangnya, mayoritas pabrik masih mengandalkan kolam anaerob terbuka (open pond) yang justru melepaskan metana langsung ke atmosfer — situasi yang sekaligus menjadi sumber emisi besar dan potensi energi yang terbuang percuma.

Pemanfaatan POME menjadi biogas juga sejalan langsung dengan komitmen NDC Indonesia untuk menurunkan emisi 31,89–43,20% pada 2030, sekaligus mendukung target bauran energi terbarukan nasional.

3.3 Biogas Skala Rumah Tangga dan Komunal

Di luar skala industri, biogas rumah tangga berbasis kotoran ternak dan limbah organik rumah tangga telah berkembang sejak era 2000-an, didorong oleh Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan EBT untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Data Kementerian ESDM mencatat sekitar 47.505 unit biogas rumah tangga yang menghasilkan sekitar 75.044 m³ biogas per hari, atau setara 26,72 juta m³ per tahun. Data lain menyebut realisasi 2022 mencapai 47,72 juta m³ dari 52.113 unit fasilitas biogas rumah tangga, komunal, dan sebagian industri.

Meski jumlahnya masif secara unit, kontribusi volumenya masih jauh dari target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) — menandakan bahwa skala rumah tangga saja tidak cukup untuk mengejar target bauran energi nasional; diperlukan percepatan di skala industri dan komunal menengah-besar.

3.4 Biogas Skala Industri dan Pembangkit Listrik

Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) komersial di Indonesia saat ini tercatat mendekati 96,21 MW, dengan 7 unit PLTBg yang telah dibangun tersebar di berbagai wilayah. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit — baik BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara maupun swasta — telah mulai membangun biogas power plant berbasis POME dengan kapasitas skala mini (<1 MW) hingga menengah (1–10 MW).

PLN EPI turut mempercepat pemanfaatan bioenergi melalui program co-firing biomassa pada PLTU (telah diterapkan di 49 PLTU per akhir November 2025, dengan pasokan biomassa 2,2 juta ton dan pengurangan emisi 2,53 juta ton CO2e), serta memulai program produksi biogas/Bio-CNG dari POME sebagai bahan bakar alternatif pembangkit gas dan mesin diesel — terutama untuk wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada BBM impor.

4. Tantangan Pengembangan Biogas di Indonesia

Kementerian ESDM secara konsisten mengidentifikasi delapan area yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan biogas nasional: akses pendanaan, pemanfaatan langsung, teknologi, koordinasi antarlembaga, keberlanjutan pengembangan, tata kelola, investasi, dan kebijakan.

4.1 Akses Pendanaan dan Investasi

Pembangunan fasilitas biogas skala industri membutuhkan investasi awal (capex) yang signifikan, sementara skema pembiayaan yang ramah bagi pelaku usaha biogas — terutama skala menengah — masih terbatas. Diskusi di kalangan akademisi dan pelaku industri menekankan bahwa insentif fiskal menjadi kunci agar sektor swasta lebih terdorong masuk ke bisnis biogas, khususnya karena pengembangan biogas industri kerap terkendala penguasaan teknologi dan pendekatan model bisnis ke masyarakat/mitra pasokan bahan baku.

4.2 Teknologi dan Efisiensi Konversi

Banyak sistem konversi biomassa dan biogas di Indonesia masih beroperasi pada tingkat efisiensi rendah, terutama di luar Jawa. Teknologi modern yang lebih efisien seringkali sulit diakses di wilayah terpencil, di mana justru potensi bahan baku (limbah peternakan, POME, sampah organik) melimpah namun infrastruktur pendukungnya minim.

4.3 Regulasi dan Perizinan

Langkah maju sempat ditandai dengan peluncuran KBLI 35203 pada Maret 2023 oleh Kementerian ESDM bersama Kementerian Investasi — klasifikasi usaha khusus untuk biogas sebagai bahan bakar lain, yang membuka jalan bagi biogas industri untuk dijual atau diinjeksikan ke jaringan pipa gas (dengan off-taker potensial seperti PGN atau Pertagas). Sebelumnya, tidak ada lembaga yang secara spesifik mengampu perizinan biogas, sehingga investasi skala industri sulit berkembang. Meski demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala birokrasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

4.4 Ketergantungan pada Subsidi LPG

Pemerintah tengah mengkaji kebijakan insentif dan opsi pengalihan sebagian subsidi LPG untuk mendukung pengembangan biogas rumah tangga dan komunal — sebuah langkah yang berpotensi mempercepat substitusi LPG bersubsidi dengan biogas di wilayah pedesaan, namun implementasinya memerlukan koordinasi lintas kementerian yang tidak sederhana.

4.5 Koordinasi Pusat–Daerah–Swasta

Strategi resmi Kementerian ESDM menekankan perlunya sinkronisasi program pengembangan biogas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta melalui penyusunan Roadmap Pengembangan Biogas Nasional, optimalisasi sumber pendanaan (pemerintah, swasta, hibah luar negeri), serta pengembangan teknologi yang terintegrasi dengan aktivitas produktif lainnya (misalnya pupuk organik sebagai produk samping digestat).

5. Peluang Strategis Biogas dalam Peta Jalan NZE

5.1 Kontribusi Multi-Sektor terhadap SDGs dan Iklim

Biogas terbukti memberikan kontribusi terhadap 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) — mencakup pengurangan dampak perubahan iklim, perbaikan pengelolaan limbah, hingga penciptaan lapangan kerja berkelanjutan di wilayah pedesaan. Karakter ini membuat biogas unik dibanding sumber EBT lain: ia sekaligus menyelesaikan masalah pengelolaan limbah dan menghasilkan energi bersih.

5.2 Potensi di Wilayah Belum Terjangkau Jaringan (Remote Area)

Wilayah pedesaan Indonesia kaya akan biomassa — kotoran ternak, jerami, limbah kelapa sawit, dan limbah sayuran — yang sebagian besar belum dimanfaatkan optimal. Biogas menjadi solusi energi yang relatif murah dan mudah diakses bagi masyarakat desa, sekaligus mendukung program dedieselisasi di wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada BBM impor bersubsidi tinggi.

5.3 Biometana dan Bio-CNG: Peluang Ekspor Nilai Tambah

Pengembangan biogas ke arah biometana atau Bio-CNG (compressed natural gas berbasis hayati) membuka peluang pasar yang lebih luas — dari injeksi ke jaringan gas nasional hingga potensi substitusi elpiji dan bahan bakar kendaraan. Ini merupakan langkah hilirisasi yang mengubah “limbah menjadi berkah”, khususnya bagi industri sawit yang selama ini memandang POME sebagai beban lingkungan.

5.4 Momentum Kebijakan yang Semakin Kuat

Dengan terbitnya PP No. 40/2025 yang menaikkan target bauran EBT signifikan hingga 2060, serta penguatan sistem inventarisasi emisi nasional (SIGN-SMART ROBUST) yang mendorong akurasi data emisi hingga level provinsi/kabupaten, tekanan sekaligus insentif bagi pengembangan biogas berpotensi semakin besar dalam beberapa tahun ke depan — terutama bagi sektor yang menghasilkan limbah organik dalam volume besar seperti sawit, peternakan, dan pengelolaan sampah kota.

6. Kesimpulan

Target NZE 2060 Indonesia menuntut kontribusi dari semua sektor penyumbang emisi — dan biogas berdiri di persimpangan tiga sektor terbesar: energi, limbah, dan pertanian/peternakan. Dengan potensi bioenergi nasional yang baru dimanfaatkan sekitar 5% dari total 83,4 juta ton per tahun, dan potensi POME saja yang bisa menghasilkan lebih dari 1,5 miliar m³ biogas per tahun, kesenjangan antara potensi dan realisasi justru menjadi peluang investasi dan pengembangan bisnis yang sangat besar.

Tantangan yang ada — akses pendanaan, teknologi, regulasi, dan koordinasi lintas lembaga — bukanlah hambatan yang tidak bisa diatasi. Dengan dukungan kebijakan seperti KBLI 35203, potensi pengalihan sebagian subsidi LPG, serta penguatan sistem inventarisasi emisi nasional, biogas memiliki jalur yang semakin jelas untuk menjadi salah satu pilar utama transisi energi Indonesia — bukan sekadar pelengkap, melainkan solusi mitigasi emisi metana berdampak tinggi yang sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari limbah.